Lebih Dulu Merdeka

Lebih Dulu Merdeka

Percaya atau tidak, proklamasi Kemerdekaan Indonesia kali pertama dibacakan di Cirebon atau tepatnya dua hari sebelum pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945 yang hingga kini menjadi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. BAIK bukti fisik atau literaturnya saling memperkuat bahwa 15 Agustus 1945 masyarakat Cirebon sudah melakukan proklamasi Kemerdekaan RI. Penelusuran literatur sejarah tersebut dilakukan Radar di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) yang berkantor di Komplek Stadion Bima. Dengan bantuan Kepala Bapusipda, Mochamad Hanafiah SH MH dan Arsiparis Senior Wawan Hermawan, beberapa buku yang sudah berumur puluhan tahun tersebut diteliti lembar demi lembar untuk mencari bukti tertulis mengenai proklamasi pertama yang dilaksanakan di Cirebon 15 Agustus 1945. Hasilnya, dua buah literatur saling memperkuat akan peristiwa penting yang nyaris tidak diketahui oleh khalayah umum tersebut. Dalam Buku Peringatan 50 Tahun Kota Besar Cirebon yang dibuat oleh Panitia HUT Cirebon, tercatat proklamasi tersebut benar adanya dan secara langsung dituliskan dalam Bab Simpang Siur dalam Revolusi. Pada bab khusus tersebut, tercatat perjuangan untuk pelaksanaan proklamasi kemerdekaan bangsa tidak hanya terjadi di Jakarta. Pemuda-pemuda Cirebon pun ikut berjuang dan mengadakan persiapan memerdekakan Indonesia. Persiapan untuk menyambut proklamasi tersebut dipimpin oleh dokter Soedarsono (Dr Sudarsomo, namanya dibadikan jalan) yang saat itu menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Kesambi (sekarang RSUD Gunung Jati). Beberapa tokoh lain seperti Sugra cs, Sastrosuwirjo dan Manadi cs ikut berjuang untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meski tampak terjadi dua golongan, namun pelaksanaannya bersamaan. Kedua golongan tersebut mempunyai cukup kekuatan seperti dr Soedarsono yang notabene menginduk pada Koperasi Rakyat Indonesia, sedangkan Sastrosuwirjo pada Barisan Pelopor. Untuk hubungan jaringan Cirebon ke Jakarta dilakukan melalui Sutan Syahrir ataupun melalui Markas Menteng 31 yang dipimpin oleh Surkani dan Chaerul Saleh. Aktivis pemuda Cirebon tersebut melakukan proklamasi kemerdekaan RI di Alun-alun Kejaksan setelah mendengar kabar Jepang menyerah kepada Sekutu 14 Agustus 1945. Karena tidak ingin terus dijajah, maka cepat-cepat dilaksanakan Proklamasi Kemerdekaan RI pada 15 Agustus 1945 atau lebih cepat dua hari dari Proklamasi RI di Jakarta. Namun proklamasi yang dilaksanakan di Cirebon tidak diakui secara luas oleh masyarakat, hanya sebagian masyarakat mengakui adanya proklamasi tersebut. Sebagian lagi justru bersikap ragu, sehingga enggan mengibarkan bendera merah putih. Bahkan, yang lebih ekstrim ada juga yang meminta agar proklamasi dicabut kembali. Literatur lainnya, juga menyebutkan hal serupa. Dalam sebuah makalah yang dibuat oleh Panitia Peneliti Monumen Perjuangan Kota Cirebon yang diketuai Sudibyo Pusponegoro pada Desember 1976, menyebutkan terjadinya Proklamasi 15 Agustus 1945 di Cirebon. Dalam literatur tersebut juga dituliskan kekalahan Jepang dari sekutu menjadi motivasi kuat untuk dilaksanakannya proklamasi sesegera mungkin. Angkatan muda tersebut sudah menyusun kekuatan sejak setehun sebelumnya ditandai dengan dilaksanakannya rapat umum di Gedung Rex di kawasan Cangkol. Dalam rapat tersebut hadir sebagai pembicara adalah Dr Mohamad Toha yang menyerukan,” Merdeka Sekarang Juga.” Dalam perjuangan sebelum proklamasi tersebut angkatan muda terus menerus menjalin hubungan dengan Jakarta, di antaranya adalah dr Soedarsono dan Suroto yang menjadi penghubung informasi. Kemudian 13 Agustus 1945 Daini Dancho Zainal Asikin yang dirawat di Rumah Sakit Kesambi kamar nomor 9 mengadakan pertemuan dengan sekitar 20 orang untuk memutuskan bahwa pada 14 Agustus 1945 pukul 22.00 akan melaksanakan serangan besar terhadap Jepang, tetapi komando terakhir tidak sampai karena Jakarta tidak memberikan lampu hijau. Menjelang pecahnya proklamasi atau setelah adanya berita positif kekalahan Jepang, maka secara spontan pemuda dan rakyat Cirebon melakukan penyerbuan ke kantor-kantor pemerintahan Jepang untuk merebut dan menyerahkan kekuasan Jepang kepada RI dengan aparat pemerintahan Jepang saat itu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Indonesia. Namun berita proklamasi di Jakarta pada 17 Agustus 1945 baru diterima masyarakat Cirebon pada 18 Agustus 1945 pukul 16.00, sesaat setelah diterimanya informasi tersebut diadakan rapat umum di Alun-alun Kejaksan dan diteruskan dengan pawai keliling kota dan malam harinya langsung dibentuk Karisedenan Cirebon yang bertempat di Perguruan Tinggi Taman Siswa yang dimulai sejak pukul 20.00 dan baru berakhir pukul 05.00 pagi esok harinya. Proklamasi Cirebon Adalah Mondy Suherman (29), seorang warga Cirebon aktivis Badan Pekerja Pengaktifan Kembali Partai Sosialis Indonesia menerangkan bila pada 15 Agustus 1945, sekelompok massa yang merupakan bagian dari gerakan bawah tanah pimpinan Syahrir telah menyatakan proklamasi kemerdekaan RI di Alun-alun Kejaksan. Informasi sejarah yang tidak terpublikasi massal tersebut, jelas Mondy, didapatnya dari para kader sang kakek, (alm) Sukanda yang dulu aktif dalam Partai Sosialis Indonesia. “Saat teks proklamasi dibacakan oleh dokter Soedarsono di sekitar Alun-alun Kejaksan, kakek saya hadir di sana bersama ratusan orang lainnya yang sebagian besar anggota Partai Nasional Indonesia Pendidikan. Soedarsono sendiri adalah kepala rumah sakit daerah Cirebon waktu itu, ayah mantan Menhan Juwono Soedarsono,” katanya kepada Radar, Selasa (10/3), saat mengunjungi Graha Pena. Setelah lewat 1945, lanjut Mondy, Residen Karesidenan Cirebon saat itu yang dijabat oleh Hamdani, salahsatu kader Syahrir, berinisiatif membangun tugu peringatan di tengah jalan dekat Alun-alun Kejaksan. Mondy mengungkapkan tak banyak warga Cirebon tahu di tugu tersebut Soedarsono membacakan teks proklamasi. “Hanya para sesepuh generasi era 1945 yang mengetahui simbol tugu tersebut sebagai tugu peringatan Proklamasi 15 Agustus. Saya pun mendapat informasi terpercaya dari kader kakek saya, yang beberapa di antaranya secara lintas generasi masih hidup,” ujarnya. Mengenai dokumen teks proklamasi Cirebon, Mondy menyatakan belum pernah melihat dan menurut informasi memang sudah tidak ada. “Kakek saya meninggal pada usia sekitar 80-an tahun 1988, waktu itu saya masih duduk di bangku SD. Seingat saya kakek tak pernah menyebutkan keberadaan teks tersebut, dan ternyata hingga sekarang keberadaannya memang misterius,” tutur pekerja swasta itu. Mondy menerangkan menurut referensi yang dibaca dan dikenalnya, proklamasi Cirebon lahir sebab kebimbangan Soekarno dan Hatta yang tak sesegera mungkin mengumumkan kemerdekaan RI walau telah mendengar lewat siaran radio BBC, bila Jepang sudah menyerah ke sekutu pada 14 Agustus 1945. Akhirnya, lanjut Mondy, kelompok muda pimpinan Sjahrir beranggapan Soekarno dan Hatta tidak revolusioner, dan memutuskan menculik keduanya ke Rengasdengklok untuk “dipaksa” secepatnya mengumumkan proklamasi. “Saat Soekarno-Hatta di Rengasdengklok itu, sepertinya kelompok bawah tanah pimpinan Syahrir yang juga memiliki basis massa di Cirebon tak mau menyiakan kesempatan dan segera mengumumkan proklamasi. Ternyata sejarah mencatat, Soekarno dan Hatta baru mengumandangkan proklamasi dua hari kemudian di Jakarta,” katanya. Sementara itu, sesepuh masyarakat Cirebon yang juga Angkatan 45, DR H Koesnan Setiamihardja, membenarkan bila proklamasi sebelum 17 Agustus 1945 pernah berlangsung di Cirebon. Hanya saja, Koesnan enggan memberikan keterangan sebab khawatir menimbulkan polemik. “Saya pegang proklamasi yang terpublikasi secara nasional saja, demi kepentingan nasional pula,” tegasnya. Tugu Kemerdekaan Waled Tidak banyak orang yang tahu jika keberadaan tugu kemerdekaan di Mapolsek Waled, Kabupaten Cirebon itu, ikut andil dalam goresan tinta sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonial Belanda. Adalah Ahmad Saleh (80), warga Dusun I Desa Sukadana, Kecamatan Pabuaran, menjadi bagian dari saksi sejarah perjuangan rakyat Cirebon dalam menumpas penjajah Belanda. Dikisahkan, sebelum Belanda merambah seluruh pelosok tanah air, sekitar tahun 1942 tentara Jepang ikut menjajah kawasan timur Indonesia termasuk di Cirebon. “Tapi kemudian sekitar tahun 1946, Belanda datang ke Cirebon. Nah di tempat tugu inilah (yang saat itu berupa lapangan terbuka seperti sawah) kami membuat pusat pertahanan sekaligus perlawanan melawan penjajah. Kami dibantu sekitar dua batalyon dari pejuang asal Kabupaten Indramayu,” kenang mantan komandan regu pasukan Hizbullah itu. Serangan tentara Belanda kian merajalela. Meriam-meriam yang ketika itu ditempatkan di kawasan Ciledug secara membabi buat dilesakkan ke sejumlah penjuru dengan jarak sasaran hingga 20 km. “Dan sekitar tahun 1949, Belanda akhirnya menyerah,” imbuh pria berperawakan jangkung itu. Keberhasilan pejuang lokal dalam menumpas penjajah itu tidak lepas dari peran sejumlah pejuang wanita saat itu. Sebut saja Siti Salamah (80) yang sekarang menjadi istri dari Ahmad Saleh. “Waktu itu istri saya bertugas sebagai kurir untuk mengirimkan surat-surat komando dari pasukan di daerah yang satu ke pasukan di daerah lain,” ungkapnya. Hingga kini, Saleh mengaku masih sering teringat saat-saat tragis yang menimpa pejuang Indonesia. Misalnya ketika dia membantu perlawanan pejuang di Majalengka. “Waktu itu kami sedang salat Jumat di lapangan terbuka. Tiba-tiba datang tentara Belanda yang berjumlah sekitar 4 batalyon dan langsung memberondong kami dari atas masjid. Saya berhasil lolos dari maut, tapi puluhan teman saya yang lain meninggal,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Tahun 1950, Saleh diangkat sebagai prajurit ABRI (sekarang TNI) untuk kemudian diikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan formal kemiliteran di Ambarawa. Saleh juga pernah dikirim ke Ambon untuk menjalankan misi pengamanan atas kelompok separatis RMS. (yuda sanjaya/m rona anggi/dikhorir afnan)

Sumber : radarcirebon.com

Kader Hingga Ujung Usia

Kader Hingga Ujung Usia

Semangat pergerakan tetap dipegang kader Sjahrir yang tersisa. Disiapkan buat klandestin.

PINTU rumah itu selalu terbuka. Setiap hari ada saja tamu yang datang, kebanyakan petani. Apih Safari, 76 tahun, pemilik rumah di belakang Pasar Hewan, Tanjungsari, Sumedang, Jawa Barat itu setia mendengarkan keluhan mereka. Ketika Tempo berkunjung ke sana dua pekan lalu, lima petani sedang mengadukan sengketa lahan garapan mereka. Di Sumedang, Apih dikenal sebagai orang tua yang memperjuangkan nasib buruh tani. Ia menjadikan rumahnya markas buat petani yang mendapat perlakuan tak adil. Pensiunan guru bahasa Inggris ini mendirikan Forum Kerakyatan Indonesia serta Serikat Tani Kerakyatan Sumedang, 17 tahun lalu. Perhatian Apih terhadap kaum kecil muncul ketika remaja. Ketika itu ia banyak bergaul dengan aktivis senior seperti Omo Darmawiredja, ketua cabang Partai Sosialis Indonesia Sumedang. Ia juga berinteraksi dengan Roesni Tjoetjoen, teman sekelas Sjahrir di Algemene Middelbare School—setingkat sekolah menengah atas—di Bandung. Apih berasal dari keluarga pegawai kereta api yang menyekolahkannya hingga menengah atas. Ia menikah dengan Ana Karmini, anak buruh tani di Sumedang, pada 1952. ”Saya melihat mertua saya sering mendapat perlakuan tak adil,” ujarnya. Apih memutuskan menjadi anggota PSI pimpinan Sjahrir beberapa bulan setelah menikah. Waktu itu di Sumedang PSI hanya punya 12 anggota. Ia melewati masa penggojlokan untuk mendapatkan kartu anggota. Menurut dia, proses itu dilakukan untuk menghilangkan sikap feodalis, egois, dan menjadikan anggota lebih merakyat serta mampu memimpin rapat. Apih dipercaya memegang Gerakan Tani Indonesia Sumedang. ”Tokoh sosialis harus pandai memimpin massa,” katanya. Menurut dia, calon anggota partai dididik dengan sistem sel sehingga aktivis di satu daerah kerap tidak mengenal aktivis daerah lain. Menurut dia, sistem itu dipilih untuk menyiapkan kader agar siap melakukan gerakan bawah tanah. Kader juga wajib membaca harian Pedoman dan majalah Siasat. Masuk PSI pada 1952, Apih baru bisa bertatap muka dengan Sjahrir dua tahun kemudian. Ketika itu ada ceramah di Gedung Kesenian di Jalan Naripan, Bandung. Sjahrir berpidato tentang situasi politik serta persiapan menghadapi Pemilu 1955. Usai pidato, Sjahrir dikerubung sejumlah kadernya, termasuk Apih. Tiga jam mereka beradu argumen. Mereka mencecar keputusan Sjahrir mundur dari kabinet hingga pilihan menjadi PSI sebagai partai kader. Sjahrir lalu menjawab bahwa partai itu tidak perlu banyak anggota. ”Sedikit saja jumlahnya, asal paham, militan, menguasai keadaan, serta memahami teori-teori perjuangan,” kata Apih menirukan Sjahrir. Di Sumedang, hanya ada 25 orang yang memegang kartu anggota PSI. Tapi ketika rapat umum pada 1955, alun-alun disesaki pengunjung. Sjahrir berpidato. Setelah itu, ia memanggil belasan pemuda, termasuk Apih, untuk berdiskusi di rumah Omo. Dua kali bertemu dan berdiskusi, Apih menilai Sjahrir sebagai orang cerdas, cepat menangkap pikiran lawan bicara, teliti, hati-hati, demokratis, dan senang dikritik. ”Sjahrir juga sulit ditebak,” kata Apih. Kembali dari Belanda akhir Desember 1931, Sjahrir lalu menjalin hubungan dengan teman lamanya di AMS Bandung. Di antaranya Soewarni, Soewarsih, Sastra, Bondan, T.A. Moerad, Hamdani, dan Inoe Perbatasari. Di Batavia, ia menjalin kontak dengan Djohan Sjahroezah, keponakannya yang belakangan menjadi sekretaris jenderal Partai Sosialis Indonesia. l l l SJAHRIR memimpin Pendidikan Nasional Indonesia pada 1932. Ia mulai membangun kader bawah tanah di sejumlah wilayah seperti Bandung, Garut, Tasikmalaya, Sumedang, dan Cirebon. Ali Boediardjo—kader yang kemudian menjadi sekretaris pribadinya—mengatakan Sjahrir banyak melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Jawa dengan misi politik. Sjahrir, misalnya, bisa saja mendadak muncul dan mengatakan baru dari Cirebon, Semarang, atau Surabaya dengan membawa pengalaman lucu. Menurut dia, Sjahrir cukup rinci bercerita tentang pertemuan dengan tokoh politik. ”Tapi tidak sedikit pun ia bercerita tentang hal yang mereka bicarakan,” kata Ali suatu ketika. Ucu Aditya Gana, mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia yang sedang meneliti pemikiran Sjahrir, mengatakan Pendidikan Nasional Indonesia tidak pernah menjadi organisasi besar. Jumlah anggotanya tidak lebih dari seribu orang. Bandingkan dengan Partai Indonesia atau Partindo pimpinan Soekarno, yang anggotanya mencapai 20 ribu orang. Ucu mengatakan sebagian orang yang direkrut Sjahrir pada masa pendudukan Jepang dan masa berikutnya merupakan anggota elite intelektual. Mereka memperoleh pendidikan dasar dan menengah Belanda dan melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Indonesia. Kelompok terpelajar itu kebanyakan dari kalangan berpengaruh dan kaya. ‘’Sjahrir lebih menekankan pada gerakan kader ketimbang massa,’’ katanya. Pola pengkaderan berlangsung hingga Sjahrir kemudian mendirikan PSI pada 1948. Dalam kongres pertama pada 1952, PSI hanya memiliki 3.049 anggota tetap dan 14.480 calon anggota. Bandingkan dengan Masyumi yang mengklaim memiliki enam juta anggota. Partai Komunis Indonesia yang banyak dilumpuhkan dalam peristiwa Madiun pada 1948 memiliki anggota sekitar 100 ribu. Ketika kongres kedua pada Juni 1955, anggota PSI bertambah menjadi 50 ribu orang. Tetapi PKI waktu itu mengklaim memiliki anggota 10 kali lebih banyak. Adapun Partai Nasional Indonesia mengaku mempunyai anggota beberapa juta orang. Dalam pemilihan 1955, PSI hanya meraih lima kursi. John D. Legge, dalam bukunya Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan, mengatakan kegiatan politik massa bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan partai. Pemikiran PSI bertahan hingga sekarang. ”Fakta bahwa partai ini mewakili aliran moral dan politik di Indonesia,” kata Legge.

Di Cirebon gerakan pemuda sosialis bertahan dan berinteraksi dengan generasi sebelumnya. Sukardi, 72 tahun, aktivis sosialis, masih menjalin komunikasi dan berdiskusi dengan pemuda seperti Mondi Suherman. Meski ada perbedaan usia yang mencolok, keduanya saling memanggil ”bung”. ”Walaupun PSI dibubarkan, di antara kader dan simpatisan ternyata tidak pernah putus tali silaturahmi,” kata Sukardi. Rahman Tolleng, aktivis sosialis, pernah melakukan kunjungan ke Karangnunggal, Tasikmalaya. Rupanya, Sjahrir pernah datang ke daerah pesisir selatan ini. ”Di beberapa rumah gambar Sjahrir masih terpampang meski yang masih hidup tinggal anak cucu para kader,” kata Tolleng. Satu di antara kader Sjahrir kini menghuni sebuah rumah mungil di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Sang kader, Koeswari, 83 tahun, memajang lukisan cat air yang bergambar Sjahrir sedang berpose menghadap ke samping. Ia tak pernah memindahkan lukisan itu sejak dipasang hampir setengah abad lalu. Koeswari adalah kader generasi pertama Partai Sosialis Indonesia yang didirikan Sjahrir pada 1948. Ia masuk Dewan Pimpinan Partai yang dipimpin Sjahrir hasil Kongres 1955 bersama 50 orang lainnya. ”Mereka semua sudah meninggal,” katanya dengan mata berkaca. Ia lalu menatap lukisan Sjahrir itu. Tepat di sisinya ada foto Koeswari bersama dua aktivis partai pada sekitar 1950. Koeswari dulu buruh perkebunan kopi dan sawit di Dampit, Malang, Jawa Timur. Tidak pernah merasakan pendidikan formal, ia belajar membaca dan menulis secara otodidak. Ia banyak bergaul dengan aktivis pemuda yang bergiat dalam pendidikan. Dari sini Koeswari mulai berkenalan dan berdiskusi dengan tokoh sosialis. Pada usia 20, Koeswari bergabung dengan Partai Sosialis di Malang. Waktu itu kelompok Sjahrir masih bergabung dengan Amir Sjarifoeddin. Koeswari meninggalkan pekerjaannya sebagai buruh dan konsentrasi penuh di partai. Ia memilih kelompok Sjahrir ketika partai pecah pada 1948. Tanpa mengusung bendera partai, Koeswari aktif memperjuangkan nasib buruh perkebunan. Menurut dia, Sjahrir pernah beberapa kali singgah di Malang. Tapi Koeswari belum pernah bertemu langsung dengan sang tokoh. Ia baru bertemu ketika ditarik ke Jakarta pada Juli 1953, untuk menangani buruh di Perusahaan Jawatan Kereta Api. Begitu ketemu, keduanya berdiskusi tentang gerakan sosialis di markas Partai Sosialis Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat. ”Orangnya sangat ramah,” Koeswari mengenang. Koeswari juga sering berdiskusi di kediaman Sjahrir. Misalnya pada 1955 setelah pemilu, Sjahrir dan anggota inti PSI berdiskusi mengenai gerakan buruh. Menurut Koeswari, Sjahrir selalu mengingatkan supaya tetap semangat dalam memperjuangkan nasib buruh. Semangat itu tetap dipegang Apih dan Koeswari hingga kini, di ujung usia mereka.

sumber : majalah.tempointeraktif.com

100 Tahun Sutan Sjahrir Diperingati

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sutan Sjahrir genap 100 tahun pada 5 Maret mendatang, namun sosoknya tak banyak dikenal oleh generasi muda. Kalangan sipil maupun militer, generasi muda hingga mahasiswa, bahkan guru sekolah kemungkinan tidak banyak mengenalnya.

Siti Rabyah Parvati putri keduanya, biasa dipanggil Upik menyanyangkan hal tersebut. Padahal, nilai-nilai, sikap hidup dan moralitasnya menawarkan keteladanan dalam kepemimpinan nasional. Dalam acara peringatan 100 tahun, Upik berniat memperkenalkan kembali peran penting Sutan secara utuh sebagai tokoh dan pemimpin nasional.

“Dalam peringatan ini Sutan Sjahrir bukan sekedar obyek atau menjadi nolstagia, tapi untuk memperkaya pemikiran,” kata Upik dalam jumpa pers di Media Center, Kamis (26/02). Peringatan itu turut didukung sejumlah sahabat yang memiliki ikatan intelektual dan kekeluargaan. Mereka antara lain Anies Baswedan, Artisides Katoppo, Daniel Dhakidae, Des Alwi, Imam Prasodjo, Rahman Toleng, Sabam Siagian, dan masih ada sejumlah tokoh lainnya.

Salah seorang sahabat, Sabbam Siagian mengatakan pemikiran Sutan memiliki relevansi dengan situasi politik saat ini menjelang Pemilihan Umum. Ada beberapa aspek yang bisa menjadi teladan, antara lain sikap kerakyatan dan kesederhanaannya.

“Sekarang politisi gaya hidupnya memperkaya diri sendiri, tetapi Sutan menunjukkan sikap sederhananya, meski (sebenarnya) ia punya alasan menyombongkan diri,” kata Sabbam. Bagi Sutan, memiliki harta benda atau materi bukan yang utama sebab bangsa ini sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan.

Rahman Toleng menambahkan, Sutan adalah tokoh yang sangat menghormati etika politik. “Ada fatsoen politik yang beberapa kali dibuktikannya,” kata Rahman. Sutan pernah diminta menjadi penasehat dalam Konferensi Meja Bundar, katanya memberi contoh, “tetapi ia menolak karena saat itu masih ada pemerintahan yang memimpin.”

Sutan Sjahrir memimpin tiga Kabinet Parlementer berturut-turut sejak 1945 – 1947. Ia kemudian menjadi penasehat presiden pada 1947-1950 serta menjadi Duta Besar Keliling. Namun, sejak 1950 ia tidak lagi memangku jabatan negara, kemudian ditahan tanpa diadili pada 1962 karena menentang ikut mengutuk pemberontakan PRRI-Permesta.

Peringatan 100 tahun Sutan Sjahrir akan diadakan dalam suatu rangkaian mulai 28 Februari hingga 10 Maret. Acara yang akan diselenggarakan antara lain pameran foto di Gedung Joeang, diskusi, ziarah makam, pertunjukkan teater, dan malam puncaknya diperingati di Balai Agung DKI dan di Istana Bung Hatta, Bukit Tinggi Sumatera Barat.

Aqida Swamurti

Sumber |: tempointeraktif.com

Mengenang Kembali Sutan Sjahrir

JAKARTA, KAMIS — Pada 5 Maret ini genap sudah 100 tahun kita memperingati kelahiran Sutan Sjahrir, salah satu anggota ‘tiga serangkai’ bersama Soekarno-Hatta.

“Sayangnya, kebanyakan orang masa kini, generasi muda pada tingkat sekolah dasar hingga mahasiswa, tokoh sipil ataupun militer, guru sejarah yang tidak mengetahui tentang Sjahrir,” ungkap Siti Rayah Parvati Sjahrir, putri kedua Sutan Sjahrir di Jakarta Media Center, Jakarta, Kamis (26/2).

“Saya sering datang ke beberapa pertemuan kemahasiswaan. Saat saya diperkenalkan ke orang lain; ‘Mba Upik ini putri Sutan Sjahrir loh!‘, mereka menjawab, ‘Oh, pengarang Layar Berkembang itu ya?‘. Ini juga terjadi di kalangan elite Indonesia,” contoh Upik, panggilan akrabnya.

Menurut Rushdy Husein, ahli sejarah nasional, terdapat gap antara generasi yang mengenal Sjharir dan generasi sekarang. Padahal, semasa hidupnya, Sjahrir menyumbangkan banyak pemikiran politik bagi kemajuan Indonesia. Ini tidak terbaca oleh elite saat ini yang sebenarnya masih sangat relevan dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi Indonesia.

“Pemikiran beliau nyatanya muncul dalam sosial politik dan ekonomi Indonesia saat ini. Jadi, subtitusi yang dapat dijadikan dasar, seperti menghargai pluralisme, menghormati elite-elite politik yang tidak sejalan dengan kondisi sekarang, bila kita menyimak bagaimana perilaku elite kita yang saling mengutuk,” terang Husein.

Upik bersama Buyung panggilan anak pertama Sjahrir, Kriya Arsjah Sjahrir, dan sejumlah sahabat bermaksud mengadakan peringatan mengenang 100 tahun Sjahrir dalam bentuk rangkaian acara sepanjang tahun.

“Tujuan kami bukan menjadikan Sjahrir sebagai subyek kultus individu, bukan pula sekadar mengingat-ingat atau bernostalgia, tapi memperkaya rujukan bangsa akan Sjahrir, seorang pejuang dan pemimpin,” terang Upik.

Berikut rangkaian acara Peringatan 100 Tahun Sutan Sjahrir: Pemikiran dan Kiprah Sang Pejuang:

28 Februari : Pameran foto di Gedung Joang, Jl. Menteng Raya, Jakarta Pusat

2 Maret : Pukul 10.00-13.00 Diskusi Harian Kompas bertema Relevansi Pemikiran Sjahrir di lantai 3 Redaksi Kompas, Jl. Palmerah Selatan 26-28

5 Maret : Jam 08.00 Ziarah ke makam Sutan Sjahrir di Taman Makam Pahlawan Kalibata

Peringatan 100 Tahun Sutan Sjahrir di Balai Agung DKI, Jl. Merdeka Selatan, Jakarta Pusat

Peringatan 100 Tahun Sutah Sjahrir di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi, Sumatera Barat

7 Maret : Seminar 100 tahun Sjahrir dengan tema “Renungan Intelektual Sjahrir”

10 Maret : Annual Lecture Pemikiran Sjahrir sebagai Inspirasi menghadapi tantangan global di Universitas Pelita Harapan, Jakarta

Juni : Diskusi di Fisip, UI, Depok

Akhir tahun : Teater Garasi pentas tentang Sjahrir.

C2-09

Sumber : kompas.com

Manusia yang ”Edel”

Kenangan dan pikiranku sebentar-sebentar terus ke rumah, ke anak-anakku. Anak-anakku yang kuingin akan lebih bahagia dan lebih baik dari diriku di kemudian hari. Mereka kuharapkan akan berkembang menjadi manusia yang “edel”, yaitu jujur, lurus, sayang kepada sesama manusia, dan tidak mengenal gelar dan bintang-bintangan.
Tentu saja kuharapkan bahwa otak mereka pun tajam, lebih tajam dan terlatih akhirnya daripada aku sendiri. Akan tetapi, apa yang kusebutkan lebih dulu, disimpulkan dengan kata “edel”, itu yang paling penting.
Aku akan jaga benar bahwa selalu akan kucoba memengaruhi pertumbuhan itu ke jurusan seperti yang kusebutkan tadi. Mereka mesti tumbuh menurut haluan kodrat pertumbuhan mereka sendiri, menurut bakat-bakat dan pembawaan mereka sendiri. Yang perlu juga bagi kami sebagai orang tua ialah lebih menyesuaikan diri pada anak-anak sebagai kehidupan sendiri, mengadakan suasana hidup yang dapat memudahkan perkembangan dan pertumbuhan apa yang baik dan indah pada bakat dan pembawaannya itu.
Kukira itu tidak sulit. Hanya perlu selalu kuat dan cinta, serta kasih, bersedia selalu menabahkan hati dan membantu mereka dalam segala persoalan dan kesulitan dalam kehidupan mereka.

Dari catatan harian Sjahrir di rumah tahanan politik di Madiun, 3 Juni 1963. (Sinar Harapan Edisi Senin 23 Februari2009)

*** TokohIndonesia.Com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

Kabinet Sjahrir

Kabinet Sjahrir Sampai Penyerahan Kedaulatan

PERDANA Menteri Sjahrir mulai memimpin kabinetnya pada 14 November 1945. Ada yang menarik di sini, bahwa meski sejak awal Republik Indonesia didesain dengan sistem presidensial, namun kabinet kedua yang dibentuk pascaproklamasi 17 Agustus 1945 memakai sistem parlementer.
Ini semua tak lepas dari situasi pada masa itu, ketika terjadi kevakuman kekuasaan, di mana Jepang sudah menyerah kalah dari sekutu, republik baru terbentuk dan konsolidasi di sana-sini. Situasi chaos, karena di banyak tempat para pemuda melucuti tentara Jepang dan merebut senjata mereka (banyak terjadi pertumpahan darah). Penyerangan dialami oleh orang-orang keturunan Eropa, China, Ambon dan Manado. Pasukan Inggris mulai mendarat di Jawa dan Belanda ikut di belakangnya.
Dalam situasi ini Sjahrir menerbitkan pamflet bertajuk Perjuangan Kita, yang isinya menegaskan asesment mengenai posisi Indonesia di tengah-tengah berbagai kekacauan ini karena para pemuda tidak bisa dikendalikan, juga dia mengecam mereka yang berkolaborasi dengan Jepang.
Pamflet ini beredar hanya beberapa hari setelah Soekarno menyusun kabinetnya, yang oleh Sjahrir dianggap berisikan para kolaborator (kecuali Amir Sjarifuddin/yang baru bebas dari tahanan Kempetai, dan RP Soerachman).

Mendikte Soekarno
Akhirnya, pada bulan Oktober Sjahrir sukses meyakinkan Soekarno dengan konsep dan sejumlah usulannya, yakni membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang kemudian akan menjadi badan penyusun UUD. Sjahrir juga mengusulkan pembentukan partai-partai politik. Kemudian dia meminta Soekarno membubarkan kabinet dan membentuk kabinet baru dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dipilih oleh KNIP.
Langkahnya itu dilandasi pemikiran bahwa republik harus demokratis, bebas dari para kolaborator Jepang (untuk mengesankan bahwa Republik Indonesia bukan bentukan Jepang).
Maka pada Oktober 1945 terbentuklah dua partai sosialis (Partai Rakyat Sosialis pimpinan Sjahrir dan Partai Sosialis Indonesia pimpinan Amir Sjarifuddin) yang akhirnya bergabung menjadi Partai Sosialis. Kelompok agama juga membentuk Masjumi dan PNI, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, dll, termasuk Partai Komunis Indonesia.
Dia memilih strategi diplomasi namun banyak ditentang. Apalagi Belanda juga berusaha bercokol kembali di bekas tanah jajahannya itu, dengan membatasi kekuasaan Republik Indonesia hanya di Pulau Jawa.
Pasukan Belanda mulai menduduki kembali Jakarta pada awal 1946, para pemimpin nyawanya terancam, dan akhirnya Soekarno, Hatta dan Sjahrir memindahkan pemerintahan ke Yogyakarta. Namun, dia tetap memilih melanjutkan negosiasi dan diplomasi. Pada saat inilah perlahan peran dwitunggal kembali menguat dalam pentas politik, dan Sjahrir digencet oleh kaum nasionalis.
Pada Juni 1946, Sjahrir diculik oleh kelompok Tan Malaka, ketika mengadakan perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta. Semasa diculik inilah Soekarno memimpin pemerintahan. Namun, bulan Oktober Sjahrir dibebaskan dan dia membentuk pemerintahan ketiga, yang disusul dengan Perundingan Linggarjati yang menghasilkan keputusan Republik Indonesia hanya terdiri Jawa dan Sumatera, sementara wilayah di luar itu berada di bawah kontrol Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat.
Oleh KNIP Perjanjian Linggarjati ditolak. Akhirnya tiga bulan kemudian Sjahrir mundur dari PM, dia digantikan oleh wakilnya Amir Sjarifuddin yang lebih berhaluan komunis. Belanda kemudian melancarkan agresi pertama tahun 1947.
Pimpin Delri
Sejak itu Sjahrir tidak lagi menduduki jabatan resmi di pemerintahan. Namun, dia mewakili Republik Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti Inter-Asian Conference (New Delhi, Maret 1947) dan bertemu dengan Nehru yang kemudian menjadi sahabatnya.
Kemudian menjadi wakil delegasi RI pada sidang di PBB (tahun 1948 di Lake Success). Pada sidang ini dia berhasil mengangkat citra RI, dan uniknya perjalanan di AS itu dibiayai dari hasil penjualan candu dan kini melalui perwakilan Indonesia di Singapura.
Ketika Belanda melancarkan aksi polisionil kedua pada Desember 1948 dengan menduduki Yogyakarta, Sjahrir termasuk yang ditahan bersama Soekarno dan Hatta di Parapat, meski dia bukanlah pejabat negara.
Atas tekanan Amerika Serikat, akhirnya Belanda bersedia berunding dengan RI, dan kali ini bukan Sjahrir yang memimpin karena dia menolak tugas ini.
Ujung ini semua adalah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, dan upacara pengalihan kekuasaan itu berlangsung di Jakarta dan Denhaag. Namun, seperti juga ketika Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sjahrir tidak hadir pada peristiwa penting ini. n

Sumber ; sinarharapan.co.id

Mengenang Sutan Sjahrir

Mengenang Sutan Sjahrir

Oleh
Kristanto Hartadi

Pengantar:
Dalam rangka memperingati 100 Tahun Sutan Sjahrir, tepat pada 5 Maret 2009 mendatang, Sinar Harapan menurunkan Liputan Khusus Sutan Sjahrir, yang diawali dengan diskusi di Kantor Redaksi Sinar Harapan pada Kamis (19/2) pekan lalu. Sebagian tulisan dalam liputan khusus ini dirangkum dari bahan dan foto lama yang dikumpulkan sejarawan Dr Roesdhy Hoesein, dan diperoleh dari buku Indonesian Political Biography In Search of Cross Cultural Understanding (Disunting oleh August McIntyre).

Nama dan peran Sutan Sjahrir memang tidak terlalu banyak disebut dalam buku pelajaran sejarah Indonesia. Perannya yang tercatat menonjol adalah ketika dia menjadi perdana menteri (dilantik pada 14 November 1945 dan berumur selama dua tahun) di sebuah negara yang menganut sistem presidensial dan sejak itu perannya merosot. Dia menjalani tahanan semasa pemerintahan Presiden Soekarno (1962-hingga wafat pada 1966 di Zurich, Swiss). Sjahrir dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Namun, sesungguhnya Sjahrir termasuk tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di bidang diplomasi dan politik. Pada usianya yang ke-25 tahun, dia sudah berhasil memberi warna dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang membuatnya harus diasingkan. Pada usia 36 tahun, dia menjadi perdana menteri dan pada usia 40 tahun (1949) dia sudah mulai tersisih dari panggung utama politik Indonesia. Namun, pemikiran dan pengaruhnya tetap besar, khususnya dalam merekrut dan menempatkan kader-kader muda Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada berbagai posisi penting dan strategis.
Sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sjahrir sudah menjadi salah satu intelektual muda di masa itu karena latar belakang pendidikannya yang cukup baik (sekolah-sekolah Belanda), di samping dia memang sangat cerdas. Pada usia 19 tahun, dia ikut ambil bagian dalam peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang mencetuskan satu tanah air Indonesia, berbangsa satu Indonesia, dan berbahasa satu Indonesia.
Sebelumnya, dia juga ikut bergabung dalam kelompok Pemuda Indonesia di mana Soekarno, yang adalah seniornya, juga ada di situ. Di sinilah dia mulai belajar politik. Dia tidak pernah ikut dalam kelompok-kelompok organisasi kedaerahan, visi dan orientasinya adalah modernitas dan nasionalisme Indonesia. Maka ketika dia membentuk PSI pun, itu sama sekali tidak mencerminkan ikatan-ikatan primordial, seperti agama dan Jawa atau luar Jawa (NU, Masjumi, dll) atau PNI (kaum abangan dan priyayi).

Tak Selesai Sekolah
Sjahrir pernah mengenyam pendidikan hukum di Belanda (Leiden) dan di sana dia aktif di Perhimpunan Indonesia (PI) bersama-sama Mohammad Hatta (tiba di Belanda tahun 1921 untuk belajar ekonomi). Di Belanda, kedua tokoh itu banyak menelurkan pemikiran dan gagasan untuk Indonesia ke depan.
Sjahrir pulang ke Indonesia tahun 1931 untuk mewakili Hatta membentuk partai politik yang kemudian diberi nama Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) tanpa menyelesaikan pendidikan hukumnya–untuk hal yang satu ini Hatta pernah mengungkapkan penyesalannya bahwa juniornya ini tidak pernah meraih gelar Mr padahal dia lulus doktorandus ekonomi.
Sjahrir menjadi ketua pertama PNI sampai Hatta pulang dari Belanda. Semasa di PNI, Hatta menerbitkan manifesto partai bertajuk Ke Arah Indonesia Merdeka. Karya ini memang ditulis atas nama Hatta. Namun menurut Subadio Sastrosatomo dan Burhanuddin, gagasan manifesto itu berasal dari Sjahrir.
Sjahrir juga mengalami hidup di pembuangan dan penjara. Tahun 1931, dia bersama-sama Soekarno dan Hatta menjalani hukuman penjara dan pengasingan selama delapan tahun, termasuk mendekam di Penjara Cipinang (10 bulan), dibuang ke Boven Digul (di Papua selama setahun), dan dipindahkan lagi ke Banda Neira. Kemudian, baru pulang ke Jawa tahun 1941, menjelang pecahnya Perang Pasifik dan pendudukan Jepang di Indonesia.
Anti-Jepang
Semasa pendudukan Jepang, Sjahrir aktif mengelola jaringan pergerakan kemerdekaan di berbagai lokasi di Jawa dan rutin menyusun dan menyebarkan berbagai materi propaganda, termasuk info yang diterima dari siaran luar negeri. Dia adalah tokoh yang sangat menentang kerjasama dengan Jepang untuk kemerdekaan Indonesia.
Sjahrir lebih suka Indonesia secara sepihak memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu Jepang karena dia memang benci dengan Jepang dan fasisme, juga untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia menentang kekuatan Poros pada masa itu.
Penculikan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok (14 Agustus 1945) dilakukan oleh, antara lain orang-orang Sjahrir dalam upaya memaksa kedua pemimpin itu mengubah pandangan mereka dan mau memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno-Hatta pada 16 Agustus 1945 malam masih bertemu dengan Laksma Maeda di kediamannya dan keesokannya proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, namun Sjahrir tidak hadir.

Satu Abad
Berkaitan dengan satu abad Sutan Sjahrir, Aristides Katoppo mengatakan, jalan kemerdekaan itu banyak, ada yang mau pakai kekerasan bersenjata, ada yang menggunakan diplomasi, dan ada yang mampu, bahkan mensinergikan dua itu walaupun tidak selalu sempurna. “Nah, sekarang kita menghadapi tantangan yang sama bahwa kalau Indonesia mau bangkit lagi, marilah kita menarik, memetik ilham, bukan dari legenda masa lalu,” ujarnya.
Makanya, kata Aristides, 100 tahun ini jangan dijudulkan mengenang pahlawan yang dilupakan. “Saya kira Bung Kecil, Sjahrir, tidak minta dipahlawankan. Tapi pejuang, ada yang sangat berhasil dan dielu-elukan. Ada juga yang kemudian tersisihkan, tapi tetap tidak bisa dikurangi dan dihilangkan makna perjuangannya. Nah, jadi sekali lagi, semua itu bisa memberi suatu hikmah dan jelas Sutan Sjahrir juga memberikan warna kepada didirikannya republik ini,” ujarnya. n

Sumber : sinarharapan.co.id

Sjahrir dan Diplomasi Indonesia

Sjahrir dan Diplomasi Indonesia

Jakarta-Kontroversi masih berlangsung sampai saat ini, soal bagaimana menilai perjuangan Sjahrir dalam meja diplomasi. Sebagian orang menyebut dirinya terlalu kompromis.
Tetapi ada juga yang menilai, tanpa sang “Bung Kecil” di meja perundingan, Indonesia tidak akan seperti saat ini.
Pada masa perjuangan kemerdekaan, Sjahrir adalah tokoh yang kerap tampil memimpin delegasi diplomasi. Semua strategi politik diletakkan di pundaknya agar kedaualatan Indonesia diakui Belanda dan negara-negara lain.
Tidak semua sepakat dengan apa yang telah dihasilkannya di meja runding. Bahkan, dirinya pernah diculik oleh sebuah batalion tentara Republik Indonesia (RI). Peristiwa tersebut terjadi pada 26 Juni 1946 malam, di Surakarta, ketika dia sedang dalam perjalanan politiknya menyusuri Jawa.
Pelakunya adalah kelompok oposisi Persatuan Perjuangan yang tidak puas atas diplomasi yang dilakukan pemerintah Kabinet Sjahrir dengan pemerintah Belanda. Kelompok ini menginginkan kedaulatan penuh. Namun, mereka mendapat desas-desus bahwa Sjahrir telah mengirim surat ke Perwakilan Belanda Van Mook dan mengisyaratkan kesediaan menyetujui wilayah RI hanya terbatas Jawa dan Madura.
Mereka melihat sikap Sjahrir telah mencair, sebab sebelumnya perundingan di Belanda menemui jalan buntu. Belanda menolak mengakui wilayah penuh RI yang meliputi Aceh sampai Maluku, minus Papua.
Penculikan tersebut dipimpin Mayor Jenderal Soedarsono dan 14 pemimpin sipil lainnya. Sjahrir dibawa ke rumah peristirahatan Paras. Aksi penculikan tersebut membuat marah Presiden Soekarno. Dia memerintahkan polisi Surakarta menangkap para pimpinan kelompok. Namun, Mayor Jenderal Soedarsono bersama tentara Divisi III menyerbu penjara dan membebaskan 14 pemimpin sipil.
Tanggal 3 Juli 1947, Sutan Sjahrir berhasil dibebaskan setelah pasukan Mayor Soedarsono dilucuti senjatanya.
Sjahrir juga memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan yang diadakan di Bukit Linggarjati, Cirebon pada 15 November 1946. Pihak Belanda dipimpin Prof Schemerhorn, dengan penengah Lord Killern (Inggris).
Perundingan Linggarjati ini menghasilkan, antara lain Belanda mengakui wilayah RI meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Di luar itu, Belanda akan membentuk negara-negara baru. Kedua, RI dan Belanda akan membentuk Negara Indonesia Serikat (NIS), yang terdiri dari RI dan negara-negara baru (BFO). Ketiga, NIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
Hasil perundingan ini merugikan Indonesia, karena wilayah menjadi kian sempit. Untuk itu, Perdana Menteri Sutan Sjahrir kemudian mengembalikan mandat kepada Presiden.

Konsisten di Jalur Diplomasi
Hasil perundingan ini kemudian juga menimbulkan kekecewaan pada sejumlah kalangan di Tanah Air. Banyak yang menilai, kesepakatan Linggarjati adalah buah lemahnya diplomasi sehingga Indonesia gagal mempertahankan kedaulatan negara.
Meski di tengah berbagai tekanan, pria kelahiran Padang Panjang 9 Maret 1909 ini tetap konsisten memperjuangan Indonesia di jalur diplomasi.
Aktivis Rachman Tolleng menilai Sjahrir sebagai seorang yang rasional. Dia memimpin kabinetnya dengan tetap mengusahakan perjuangan lewat jalur diplomasi.
“Dia tahu akan konyol menghadapi Belanda dan sekutu hanya dengan perang, sebab sekutu mempunyai peralatan yang lebih canggih,” kata Rachman.
Pada 14 Agustus 1948, Sjahrir memimpin delegasi Indonesia di sidang Dewan Keamanan PBB. Sebelum menuju New York tempat sidang dilaksanakan, Sjahrir singgah dulu di Kairo dan New Delhi. Tujuannya untuk melobi dukungan dari India dan Mesir.
Kepiawaian Sjahrir ditunjukkan dalam sidang tersebut. Dia berhasil mematahkan argumen diplomat Belanda untuk PBB.
Pidatonya dimulai dengan mengisahkan sebuah bangsa yang sudah mengenal tulisan sejak seribu lima ratus tahun silam, yang memiliki berserat-serat sejarah emas di bawah Sriwijaya dan Majapahit, yang terbentang dari Papua di Timur hingga Madagaskar di Barat. Dalam pasang surut sejarah yang sukar dirumuskan, bangsa itu mulai ditindas oleh orang-orang Eropa.
Dengan cemerlang sekaligus efektif, Sjahrir mengakhirinya dengan kata-kata: “Dalam proses itu, negeri saya kehilangan kemerdekaannya… dan jatuh dari tempatnya yang megah dahulu menjadi tanah jajahan yang lemah dan hina.”
Oleh karena diplomasi Sjahrir, Belanda gagal menunjukkan bahwa masalah Indonesia adalah urusan dalam negerinya sendiri. Dia berhasil mengarahkan penilaian wakil-wakil negara dunia untuk memihak kepada Indonesia.
“Sjahrir berhasil menunjukkan eksistensi pemerintah Indonesia yang memiliki pemimpin-pemimpin yang terlegitimasi,” ujar Rachman.

Partai Sosialis
Selain di meja perundingan, Sjahrir juga dikenal sebagai pendiri Partai Rakyat Sosialis, yang nantinya bergabung dengan Partai Sosialis yang dpimpin Amir Sjarifuddin. Partai Sosialis menjadi penentu dalam pembentukan kabinet pada periode 1945-1947. Namun, belakangan Partai Sosialis ini pecah, sehingga Sjahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada tahun 1948.
PSI mengusung sosialisasi kerakyatan yang menjunjung kemanusiaan dan mengakui persamaan derajat semua manusia. Sejumlah tokoh PSI yang dikenal, seperti Subadio Sastrosastomo, Sutan Takdir Alisyahbana, Prof Sarbini Somawinata, Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo, dan Mochtar Lubis.
Dalam Pemilu 1955, PSI tidak berhasil meraup suara yang signifikan. PSI hanya meraih lima kursi DPR. Namun, nasib PSI berakhir pada 1960, karena dibubarkan pemerintahan Bung Karno. Nasib serupa dialami Masyumi. Kemudian, pada tahun 1963, Sutan Sjahrir resmi ditetapkan sebagai tahanan politik hingga akhir hayatnya di Swiss.
Agustanzil Syahruzah menuturkan, dari narasi yang ada, perlu diketahui PSI tak pernah dinyatakan sebagai partai terlarang. Itu yang perlu dikoreksi. Dari kajian semua ini memang kalau dilihat keadaan saat ini, di mana etika politik sudah jauh ditinggalkan, jadi kayaknya menjadi relevan untuk memperjuangkan etika politik seperti yang dibawakan oleh Bung Sjahrir dan pejuang-pejuang semasanya. Jadi memang ada upaya untuk mengakui kembali PSI karena PSI ini diaktifkan kembali dan beda dengan partai-partai yang sekarang ini ada.
Menurut Des Alwi, pernah suatu kali Sjahrir mengarahkan dirinya, bahwa PKI itu kuat karena disiplinnya. Nah, kita ini semua nggak ada disiplin. Ketika PSI kalah di Jakarta dalam pemilu (PSI mendapat 43.000 suara), Sjahrir mengatakan, “Hei Des, You tahu itu. Itu yang intelektualnya. Yang 43.000 itu Jakarta penduduknya empat juta, 10 persennya,” ujar Des Alwi.
(vidi vici/daniel tagukawi)

Sumber : sinarharapan.co.id

Perdana Menteri Indonesia Pertama

Sutan Syahrir (1909-1966)

Sutan Syahrir (Soetan Syahrir) adalah Perdana Menteri Republik Indonesia Pertama (14 November 1945 hingga 20 Juni 1947). Pria kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1909, ini seorang politikus yang mendirikan Partai Sosialis Indonesia (1948). Ia wafat di dalam pengasingan sebagai tawanan politik (Zürich, Swiss, 9 April 1966) pada usia 57 tahun.
Suami dari Maria Duchateau, dan Poppy, ini menyelesaikan sekolah dasar (ELS) dan sekolah menengah (MULO) terbaik di Medan pada 1926. Sejak remaja, ia sudah menggemari berbagai buku-buku asing dan novel Belanda. Juga senang seni, dimana kadangkala ia mengamen di Hotel de Boer, hotel khusus untuk tamu-tamu kulit putih.

Setamat dari MULO, ia masuk sekolah lanjutan atas (AMS) di Bandung. Di sekolah ini, bakat seninya makin berkembang setelah dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia (Batovis). Di sini, ia berperan sebagai sutradara, penulis skenario, dan aktor.

Hasil yang diperoleh dari pementasan itu digunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, Tjahja Volksuniversiteit, Cahaya Universitas Rakyat.

Tak heran bila di kalangan siswa AMS Bandung, Syahrir menjadi seorang bintang. Dia seorang siswa yang sangat sibuk dengan buku-buku pelajaran, sekaligus aktif dalam berbagai kegiatan seni dan klub debat di sekolahnya. Bahkan ia juga masih menyempatkan waktu dalam aktivitas pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dalam Tjahja Volksuniversiteit.

Kemudian Syahrir mulai memasuki dunia yang menjurus jadi politis. Pada 20 Februari 1927, Syahrir satu dari sepuluh orang penggagas pendirian himpunan pemuda nasionalis, Jong Indonesie, yang kemudian berubah nama jadi Pemuda Indonesia. Perhimpunan ini menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada 1928.

Masih saat belajar sebagai siswa sekolah menengah, Syahrir juga sudah aktif sebagai pemimpin redaksi majalah himpunan pemuda nasionalis. Sebagai Pemred, Syahrir sering dicari polisi karena memuat berita pemberontakan PKI 1926.

Setamat AMS, Syahrir melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam, Leiden, Belanda. Di sana, ia mendalami teori-teori sosialisme. Ia akrab dengan Salomon Tas, Ketua Klub Mahasiswa Sosial Demokrat, dan istrinya Maria Duchateau, yang kemudian dinikahi Syahrir. Pernikahan dengan Maria memang hanya sebentar. Kemudian Syahrir menikah kembali dengan Poppy, kakak tertua dari Soedjatmoko dan Miriam Boediardjo.

Demi lebih mengenal dunia proletar dan organisasi pergerakannya, Syahrir pun bekerja pada Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional. Selain itu, Syahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia (PI) yang ketika itu dipimpin oleh Mohammad Hatta.

Akhir tahun 1931, Syahrir kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Ia bergabung dalam organisasi Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru), yang kemudian pada Juni 1932 dipimpinnya. Ia pun mempraktekkan dunia proletar di tanah air. Ia terjun dalam pergerakan buruh. Juga banyak menulis tentang perburuhan dalam Daulat Rakyat. Juga sering berbicara perihal pergerakan buruh dalam forum-forum politik. Kemudian, Mei 1933, Syahrir didaulat menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia.

Hatta menyusul kembali ke tanah air pada Agustus 1932. Hatta tampil memimpin PNI Baru bersama Syahrir. Organisasi ini berhasil mencetak kader-kader pergerakan. Bahkan pemerintahan kolonial Belanda menilai, gerakan politik Hatta dan Syahrir dalam PNI Baru itu justru lebih radikal daripada gerakan Soekarno dengan PNI-nya yang mengandalkan mobilisasi massa. Menurut polisi kolonial, PNI Baru cukup setara dengan organisasi Barat. Meski tanpa aksi massa dan agitasi, tetapi secara cerdas, berhasil mendidik kader-kader pergerakan yang siap bergerak ke arah tujuan revolusionernya.

Sehingga, pada Februari 1934, pemerintah kolonial Belanda memenjarakan dan membuang Syahrirdan Hatta, serta beberapa pemimpin PNI Baru ke Boven Digul. Setelah hampir setahun Syahrir dan Hatta dipindahkan ke Banda Neira, di sini mereka menjalani masa pembuangan selama enam tahun.

Masa pendudukan Jepang

Sementara Soekarno dan Hatta menjalin kerja sama dengan Jepang, Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Syahrir yakin Jepang tak mungkin memenangkan perang, oleh karena itu, kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Simpul-simpul jaringan gerakan bawah tanah kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI Baru yang tetap meneruskan pergerakan dan kader-kader muda yakni para mahasiswa progresif.

Sastra, seorang tokoh senior pergerakan buruh yang akrab dengan Syahrir, menulis: “Di bawah kepemimpinan Syahrir, kami bergerak di bawah tanah, menyusun kekuatan subjektif, sambil menunggu perkembangan situasi objektif dan tibanya saat-saat psikologis untuk merebut kekuasaan dan kemerdekaan.”

Situasi objektif itu pun makin terang ketika Jepang makin terdesak oleh pasukan Sekutu. Syahrir mengetahui perkembangan Perang Dunia dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Kala itu, semua radio tak bisa menangkap berita luar negeri karena disegel oleh Jepang. Berita-berita tersebut kemudian ia sampaikan ke Hatta. Sembari itu, Syahrir menyiapkan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang.

Syahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus karena Jepang sudah menyerah, Syahrir siap dengan massa gerakan bawah tanah untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Soekarno dan Hatta yang belum mengetahui berita menyerahnya Jepang, tidak merespon secara positif. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di Indonesia, dan proklamasi itu mesti sesuai prosedur lewat keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk oleh Jepang. Sesuai rencana PPKI, kemerdekaan akan diproklamasikan pada 24 September 1945.

Sikap Soekarno dan Hatta tersebut mengecewakan para pemuda, sebab sikap itu berisiko kemerdekaan RI dinilai sebagai hadiah Jepang dan RI adalah bikinan Jepang. Guna mendesak lebih keras, para pemuda pun menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus. Akhirnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus.

Masa Revolusi Nasional Indonesia

Revolusi menciptakan atmosfer amarah dan ketakutan, karena itu sulit untuk berpikir jernih. Sehingga sedikit sekali tokoh yang punya konsep dan langkah strategis meyakinkan guna mengendalikan kecamuk revolusi. Saat itu, ada dua orang dengan pemikirannya yang populer kemudian dianut banyak kalangan pejuang republik: Tan Malaka dan Sutan Syahrir. Dua tokoh pergerakan kemerdekaan yang dinilai steril dari noda kolaborasi dengan Pemerintahan Fasis Jepang, meski kemudian bertentangan jalan dalam memperjuangan kedaulatan republik.

Di masa genting itu, Bung Syahrir menulis Perjuangan Kita. Sebuah risalah peta persoalan dalam revolusi Indonesia, sekaligus analisis ekonomi-politik dunia usai Perang Dunia II. Perjungan Kita muncul menyentak kesadaran. Risalah itu ibarat pedoman dan peta guna mengemudikan kapal Republik Indonesia di tengah badai revolusi.

Tulisan-tulisan Syahrir dalam Perjuangan Kita, membuatnya tampak berseberangan dan menyerang Soekarno. Jika Soekarno amat terobsesi pada persatuan dan kesatuan, Syahrir justru menulis, “Tiap persatuan hanya akan bersifat taktis, temporer, dan karena itu insidental. Usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa, hanya menghasilkan anak banci. Persatuan semacam itu akan terasa sakit, tersesat, dan merusak pergerakan.”

Dan dia mengecam Soekarno. “Nasionalisme yang Soekarno bangun di atas solidaritas hierarkis, feodalistis: sebenarnya adalah fasisme, musuh terbesar kemajuan dunia dan rakyat kita.” Dia juga mengejek gaya agitasi massa Soekarno yang menurutnya tak membawa kejernihan.

Perjuangan Kita adalah karya terbesar Syahrir, kata Salomon Tas, bersama surat-surat politiknya semasa pembuangan di Boven Digul dan Bandaneira. Manuskrip itu disebut Indonesianis Ben Anderson sebagai, “Satu-satunya usaha untuk menganalisa secara sistematis kekuatan domestik dan internasional yang memperngaruhi Indonesia dan yang memberikan perspektif yang masuk akal bagi gerakan kemerdekaan di masa depan.”

Terbukti kemudian, pada November ’45 Syahrir didukung pemuda dan ditunjuk Soekarno menjadi formatur kabinet parlementer. Pada usia 36 tahun, mulailah lakon Syahrir dalam panggung memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia, sebagai Perdana Menteri termuda di dunia, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri.

Penculikan

Penculikan Perdana Menteri Sjahrir merupakan peristiwa yang terjadi pada 26 Juni 1946 di Surakarta oleh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan yang tidak puas atas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Sjahrir II dengan pemerintah Belanda. Kelompok ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh, sedangkan kabinet yang berkuasa hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura.

Kelompok Persatuan Perjuangan ini dipimpin oleh Mayor Jendral Soedarsono dan 14 pimpinan sipil, di antaranya Tan Malaka dari Partai Komunis Indonesia. Perdana Menteri Sjahrir ditahan di suatu rumah peristirahatan di Paras.

Presiden Soekarno sangat marah atas aksi penculikan ini dan memerintahkan Polisi Surakarta menangkap para pimpinan kelompok tersebut. Tanggal 1 Juli 1946, ke-14 pimpinan berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara Wirogunan.

Tanggal 2 Juli 1946, tentara Divisi 3 yang dipimpin Mayor Jendral Soedarsono menyerbu penjara Wirogunan dan membebaskan ke 14 pimpinan penculikan.

Presiden Soekarno marah mendengar penyerbuan penjara dan memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto, pimpinan tentara di Surakarta, untuk menangkap Mayjen Soedarsono dan pimpinan penculikan. Lt. Kol. Soeharto menolak perintah ini karena dia tidak mau menangkap pimpinan/atasannya sendiri. Dia hanya mau menangkap para pemberontak kalau ada perintah langsung dari Kepala Staf militer RI, Jendral Soedirman. Presiden Soekarno sangat marah atas penolakan ini dan menjuluki Lt. Kol. Soeharto sebagai perwira keras kepala (koppig).

Kelak Let. Kol. Soeharto menjadi Presiden RI Soeharto dan menerbitkan catatan tentang peristiwa pemberontakan ini dalam buku otobiografinya Ucapan, Pikiran dan Tindakan Saya.

Lt. Kol. Soeharto berpura-pura bersimpati pada pemberontakan dan menawarkan perlindungan pada Mayjen Soedarsono dan ke 14 orang pimpinan di markas resimen tentara di Wiyoro. Malam harinya Lt. Kol. Soeharto membujuk Mayjen Soedarsono dan para pimpinan pemberontak untuk menghadap Presiden RI di Istana Presiden di Jogyakarta. Secara rahasia, Lt. Kol. Soeharto juga menghubungi pasukan pengawal Presiden dan memberitahukan rencana kedatangan Mayjen Soedarsono dan pimpinan pemberontak.

Tanggal 3 Juli 1946, Mayjen Soedarsono dan pimpinan pemberontak berhasil dilucuti senjatanya dan ditangkap di dekat Istana Presiden di Yogyakarta oleh pasukan pengawal presiden. Peristiwa ini lalu dikenal sebagai pemberontakan 3 Juli 1946 yang gagal.

Diplomasi Syahrir

Setelah kejadian penculikan Syahrir hanya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri, tugas sebagai Perdana Menteri diambil alih Presiden Soekarno. Namun pada tanggal 2 Oktober 1946, Presiden menunjuk kembali Syahrir sebagai Perdana Menteri agar dapat melanjutkan Perundingan Linggarjati yang akhirnya ditandatangani pada 15 November 1946.

Tanpa Syahrir, Soekarno bisa terbakar dalam lautan api yang telah ia nyalakan. Sebaliknya, sulit dibantah bahwa tanpa Bung Karno, Syahrir tidak berdaya apa-apa.

Syahrir mengakui Soekarno-lah pemimpin republik yang diakui rakyat. Soekarno-lah pemersatu bangsa Indonesia. Karena agitasinya yang menggelora, rakyat di bekas teritori Hindia Belanda mendukung revolusi. Kendati demikian, kekuatan raksasa yang sudah dihidupkan Soekarno harus dibendung untuk kemudian diarahkan secara benar, agar energi itu tak meluap dan justru merusak.

Sebagaimana argumen Bung Hatta bahwa revolusi mesti dikendalikan; tak mungkin revolusi berjalan terlalu lama, revolusi yang mengguncang ‘sendi’ dan ‘pasak’ masyarakat jika tak dikendalikan maka akan meruntuhkan seluruh ‘bangunan’.

Agar Republik Indonesia tak runtuh dan perjuangan rakyat tak menampilkan wajah bengis, Syahrir menjalankan siasatnya. Di pemerintahan, sebagai ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), ia menjadi arsitek perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlementer yang bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang punya fungsi legislatif. RI pun menganut sistem multipartai. Tatanan pemerintahan tersebut sesuai dengan arus politik pasca-Perang Dunia II, yakni kemenangan demokrasi atas fasisme. Kepada massa rakyat, Syahrir selalu menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan anti-kekerasan.

Dengan siasat-siasat tadi, Syahrir menunjukkan kepada dunia internasional bahwa revolusi Republik Indonesia adalah perjuangan suatu bangsa yang beradab dan demokratis di tengah suasana kebangkitan bangsa-bangsa melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme pasca-Perang Dunia II. Pihak Belanda kerap melakukan propaganda bahwa orang-orang di Indonesia merupakan gerombolan yang brutal, suka membunuh, merampok, menculik, dll. Karena itu sah bagi Belanda, melalui NICA, menegakkan tertib sosial sebagaimana kondisi Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II. Mematahkan propaganda itu, Syahrir menginisiasi penyelenggaraan pameran kesenian yang kemudian diliput dan dipublikasikan oleh para wartawan luar negeri.

Ada satu cerita perihal sikap konsekuen pribadi Syahrir yang anti-kekerasan. Di pengujung Desember 1946, Perdana Menteri Syahrir dicegat dan ditodong pistol oleh serdadu NICA. Saat serdadu itu menarik pelatuk, pistolnya macet. Karena geram, dipukullah Syahrir dengan gagang pistol. Berita itu kemudian tersebar lewat Radio Republik Indonesia. Mendengar itu, Syahrir dengan mata sembab membiru memberi peringatan keras agar siaran itu dihentikan, sebab bisa berdampak fatal dibunuhnya orang-orang Belanda di kamp-kamp tawanan oleh para pejuang republik, ketika tahu pemimpinnya dipukuli.

Meski jatuh-bangun akibat berbagai tentangan di kalangan bangsa sendiri, Kabinet Sjahrir I, Kabinet Sjahrir II sampai dengan Kabinet Sjahrir III (1945 hingga 1947) konsisten memperjuangkan kedaulatan RI lewat jalur diplomasi. Syahrir tak ingin konyol menghadapi tentara sekutu yang dari segi persenjataan jelas jauh lebih canggih. Diplomasinya kemudian berbuah kemenangan sementara. Inggris sebagai komando tentara sekutu untuk wilayah Asia Tenggara mendesak Belanda untuk duduk berunding dengan pemerintah republik. Secara politik, hal ini berarti secara de facto sekutu mengakui eksistensi pemerintah RI.

Jalan berliku diplomasi diperkeruh dengan gempuran aksi militer Belanda pada 21 Juli 1947. Aksi Belanda tersebut justru mengantarkan Indonesia ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setelah tidak lagi menjabat Perdana Menteri (Kabinet Sjahrir III), Syahrir diutus menjadi perwakilan Indonesia di PBB. Dengan bantuan Biju Patnaik, Syahrir bersama Agus Salim berangkat ke Lake Success, New York melalui New Delhi dan Kairo untuk menggalang dukungan India dan Mesir.

Pada 14 Agustus 1947 Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB. Berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia, Syahrir mengurai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban aksara lantas dieksploitasi oleh kaum kolonial. Kemudian, secara piawai Syahrir mematahkan satu per satu argumen yang sudah disampaikan wakil Belanda, Van Kleffens. Dengan itu, Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah bangsa yang memperjuangan kedaulatannya di gelanggang internasional. PBB pun turut campur, sehingga Belanda gagal mempertahankan upayanya untuk menjadikan pertikaian Indonesia-Belanda sebagai persoalan yang semata-mata urusan dalam negerinya.

Van Kleffens dianggap gagal membawa kepentingan Belanda dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Berbagai kalangan Belanda menilai kegagalan itu sebagai kekalahan seorang diplomat ulung yang berpengalaman di gelanggang internasional dengan seorang diplomat muda dari negeri yang baru saja lahir. Van Kleffens pun ditarik dari posisi sebagai wakil Belanda di PBB menjadi duta besar Belanda di Turki.

Syahrir populer di kalangan para wartawan yang meliput sidang Dewan Keamanan PBB, terutama wartawan-wartawan yang berada di Indonesia semasa revolusi. Beberapa surat kabar menamakan Syahrir sebagai The Smiling Diplomat.

Syahrir mewakili Indonesia di PBB selama 1 bulan, dalam 2 kali sidang. Pimpinan delegasi Indonesia selanjutnya diwakili oleh Lambertus Nicodemus Palar (L.N.) Palar sampai tahun 1950.[1]

Partai Sosialis Indonesia

Selepas memimpin kabinet, Sutan Syahrir diangkat menjadi penasihat Presiden Soekarno sekaligus Duta Besar Keliling. Pada tahun 1948 Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari gerakan komunis internasional. Meskipun PSI berhaluan kiri dan mendasarkan pada ajaran Marx-Engels, namun ia menentang sistem kenegaraan Uni Soviet. Menurutnya pengertian sosialisme adalah menjunjung tinggi derajat kemanusiaan, dengan mengakui dan menjunjung persamaan derajat tiap manusia.

Hobi Dirgantara dan Musik

Meskipun perawakannya kecil, yang oleh teman-temannya sering dijuluki Si Kancil, Sutan Syahrir adalah salah satu penggemar olah raga dirgantara, pernah menerbangkan pesawat kecil dari Jakarta ke Yogyakarta pada kesempatan kunjungan ke Yogyakarta. Di samping itu juga senang sekali dengan musik klasik, di mana beliau juga bisa memainkan biola.

Akhir hidup

Tahun 1955 PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Setelah kasus PRRI dan PSI tahun 1958[2], hubungan Sutan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk sampai akhirnya PSI dibubarkan tahun 1960. Tahun 1962, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai 1965 sampai menderita stroke. Setelah itu Syahrir diijinkan untuk berobat ke Zürich Swis, salah seorang kawan dekat yang pernah menjabat wakil ketua PSI Sugondo Djojopuspito menghantarkan beliau di Bandara Kemayoran dan Syahrir memeluk Sugondo degan air mata, dan akhirnya meninggal di Swiss pada tanggal 9 April 1966. (Sumber: Wikipedia)

Referensi
^ Sinar Harapan Online, 24 Agustus 2005, Tanggapan untuk Bung Marzuki Usman (1), Bangsa yang Kurang Pandai Berterima Kasih?
^ Robert Cribb, Audrey Kahin Historical Dictionary of Indonesia, Metuchen, N.J.: Scarecrow Press, 1992

Bacaan rujukan
Legge, J.D. Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan. Peranan Kelompok Sjahrir. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1993.
Lampau dan Datang. Pidato Mohammad Hatta pada penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, 1956
Mangunwijaya, Y.B. Dilema Sutan Sjahrir: Antara Pemikir dan Politikus. Prisma, Agustus 1977.
Mengenang Sjahrir, disunting oleh H. Rosihan Anwar. Jakarta, Gramedia, 1980.
Rudolf Mrazek. Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1996.

Sumber : tokohindonesia.com

Kata Mereka tentang Sutan Sjahrir

Kata Mereka tentang Sutan Sjahrir

Des Alwi, Anak Angkat Sutan Sjahrir

Saya melihat Bung Sjahrir sebagai seorang yang antimiliter dan humanis. Sewaktu menjadi anak angkat, Beliau tidak pernah menempeleng, tidak pernah memaki, atau memarahi saya. Paling Beliau bilang, saya “monyet kecil”.
Sjahrir mencoba mengubah hukumannya. Kalau ada rapat saya harus selalu ada di situ untuk mendengar. Kalau dia mau mengusir saya, dia meminta jendela saya bersihkah dulu, tapi lama-lama saya dibiarkan. Kalau mereka rapat diam-diam (underground), saya selalu disuruh menjaga pintu supaya tamu-tamu yang tidak diundang tidak datang.
Yang paling sedih dari semua ini bahwa Beliau pasrah saja, tidak pernah protes. Sementara itu, sampai sekarang tidak ada orang yang menyebut kekejaman Bung Karno atau orang-orang yang menyuruh menangkap 1.200 orang yang seperti Sjahrir.

Fajroel Rahman, Ketua Pedoman Indonesia

Buku karangan Sutan Sjahrir Renungan Indonesia dan Perjuangan Kita, memengaruhi kami untuk mengatakan bahwa rupanya pemikiran tentang demokrasi itu sudah ada di dalam pikiran founding fathers, salah satunya adalah Bung Sjahrir.
Jadi perlawanan terhadap Soeharto, perlawanan terhadap rezim militer Orde Baru sebagian besar pikirannya kita ambil sebenarnya dari Bung Sjahrir, karena perjuangan Beliau terhadap demokrasi dan perlawanan Beliau yang antifasisme dan antimiliterisme.

Hadijoyo Nitimihardjo, Penerus Partai Murba

Waktu balik itu PNI Pendidikan, bukan Pak Hatta dan Om Sjahrir yang mendirikan. Mereka sudah berdiri sendiri. Sukemi yang memimpin, katanya. Setelah itu baru diserahkan ke Bung Sjahrir dan baru Bung Hatta. Kalau ayah saya (Maruto Nitimihardjo) bilang, Bung Hatta dan Bung Sjahrir waktu pulang (dari Holland), garisnya keras sekali, jauh lebih keras dari Bung Karno, lebih keras dari Tan Malaka-lah.
Menurut ayah saya, penyebab Sutan Sjahrir lebih moderat, ada dua. Pada saat sudah di Banda, di situ ada dokter Cipto. Dokter itu terkenal sebagai Sosialis Demokrat. Mungkin terjadi banyak diskusi di sana.
Kalau kembali setelah merdeka, Bung Hatta dan Bung Sjahrir itu yang antiradikalisme. Antiradikalisme itu pencerahan.

Rahman Tolleng, Pejuang Demokrasi dan Hak Sipil

Sjahrir tidak menentang radikalisme, bukan karena menyukai diplomasi, bukan. Tapi dia seorang yang rasional, seorang yang rasionalistis.
Yang penting diketahui, meskipun sudah ada kabinet pada waktu itu, sebenarnya sebegitu jauh tidak tampak kiprah kabinet itu. Negara tidak tampak sama sekali pada waktu itu. Dan itu dituliskan oleh Sjahrir dalam Perjuangan Kita. Yang ada adalah, bisa dikatakan kaos, anarkistis, anti-China, anti-orang Ambon, anti-Manado, dan sebagainya, dan itu diingatkan oleh Sjahrir dalam Perjuangan Kita.
Barulah kemudian melalui kabinet Sjahrir, pertama ditunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ada dengan pemerintahan yang mempunyai legitimasi, dan antara lain kegiatan-kegiatan yang dia lakukan dalam politik diplomasi tentang tahanan Jepang, dan itu sangat besar artinya bahwa Sjahrir, pemerintah Sjahrir mengambil alih pekerjaan itu.
Tentang pengiriman beras ke India juga menunjukkan bahwa Sjahrir memang berkuasa di Indonesia. Itu saya kira yang penting kita sadari.

Roesdhy Hoesein, Sejarawan

Kadang-kadang, kita memerhatikan hal-hal pokok yang terjadi pada saat Sjahrir tidak cocok dengan Soekarno. Tapi faktanya pada tahun 1945, saya rasa banyak tulisan dari penulis sejarah yang terkenal itu, bahwa Soekarno membutuhkan Sjahrir. Sjahrir juga membutuhkan Soekarno. Saya rasa ada baiknya kita memahami sejarah itu dalam rangka pengenalan bentuknya, kadang kita terjerumus untuk melihat peristiwa semata.
Kalau peristiwa itu kita samakan dengan kejadian alam, banyak sejarawan bilang, peristiwa itu bagaikan kembang api, dia menyala. Terus dia hilang. Tapi ada yang tidak berubah, struktur. Struktur sejarah itu justru bertahan lama dan bisa menjelaskan segala sesuatu, bahkan hal-hal pokok peristiwa-peritiwa yang nggak cocok bisa dikoreksi pada peristiwa-peristiwa yang terkait pada masa lalu.
Ada lima soal yang ditulis, dia seorang internasionalis, nasionalis, sosialis, modern, dan humanis. Saya rasa hal itu menjadi pegangan kita untuk mencari bahan baru, untuk mendapatkan bahan yang lebih kredibel dalam pengutaraan peristiwa sejarah yang mau kita angkat.
(romauli)

Sumber : sinarharapan.co.id